FAJAR, MALILI-Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPRD Lutim mendadak digelar tertutup. Ketua DPRD Luwu Timur, Arifin mengusir Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Malili Timur dan Serikat Pekerja CLM, Selasa, 24 Januari.
Arifin yang memimpin sidang memutuskan, rapat tertutup setelah melihat begitu banyak masyarakat yang hadir. Sementara, RDPU yang dirancang hanya menghadirkan pihak manajemen PT CLM, Asisten Staf Ahli Pemerintah, Kabag Hukum DLH, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Perwakilan Desa yang menyurat.
“Jadi mohon maaf, yang kita undang saja boleh mengikuti rapat. Sebab, ada hal-hal yang tidak bisa kita ekspose keluar. Nanti setelah rapat bisa wawancara dengan pimpinan DPRD. Jadi silakan di luar dulu,” kata Arifin.
RDPU yang diundang Komisi III DPRD Luwu Timur sesungguhnya bersifat publik. Namun, Arifin bersikukuh untuk menggelar RDP secara tertutup. Sehingga, masyarakat yang tergabung Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Malili Timur, Serikat Pekerja CLM, dan para pewarta keluar meninggalkan ruangan rapat.
kata Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Malili Timur (Amaltim) Arif Tella sangat menyayangkan keputusan Ketua DPRD dalam memimpin RDPU. Sebab, undangan yang dilayangkan bersifat publik.
“Memang tidak ada undangan khusus RDP. Tetapi undangan yang tersebar itukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sifatnya publik. Tetapi Pak Ketua (Arifin) justru mengusir kami. Pewarta yang seharusnya bisa mengikuti agenda juga diminta keluar,” kata Arif Tella setelah meninggalkan ruangan rapat.
Keputusan Arifin sambung Arif Tella, dinilai tidak mencerminkan perwakilan masyarakat yang terbuka. Sebab, persoalan yang akan dibahas hanya persoalan sosial yang dialami masyarakat. Bukan persoalan bisnis. “Kami ini tidak mau bicara manajemen lama atau baru. Kita cuman mau meminta kepastian kepada pihak CLM dalam menyelesaikan masalah ini. Karena ada ratusan masyarakat dirumahkan,” imbuhnya.
Ketua Serikat CLM, Baharuddin juga sangat menyayangkan keputusan Arifin dalam menggelar RDPU secara tertutup. Sebab, masyarakat yang hadir tentunya ingin menyampaikan keluhan secara langsung dan ingin mendengar kepastian dalam menyelesaikan persoalan sosial ini.
“Sudah ada180 lebih karyawan yang dirumahkan sejak November 2022. Dan sampai saat ini belum ada kepastian. Kami datang untuk mendengar seperti apa solusi yang diambil. Namun, perwakilan rakyat justru mengusir rakyatnya,” kata Baharudin kecewa. (ans)
