BELOPA, FAJAR-Sebanyak 681 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Luwu dilantik di Lapangan Andi Djemma Belopa, Selasa 24 Januari. Pelantikan PPS dari 227 desa dan kelurahan dihadiri Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Kepala Kesbangpol Luwu, Kamal, Pimpinan Bawaslu Kaharuddin dan pejabat lainnya.
Ketua KPU Luwu Hasan Sofyan mengatakan, seluruh anggota PPS yang lolos dan dilantik hari ini merupakan bagian dari KPU. “Sebagai penyelenggara wajib siaga dan siap setiap saat,” katanya.
Menurutnya, apapun instruksi dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, dan PPK. Itu harus diikuti oleh PPS. Terkadang instruksi datang tiba-tiba dan harus segera dijalankan. “Mulai hari ini anggota PPS merupakan bagian dari KPU,” ungkap Hasan.
“Meskipun baru tadi malam diumumkan, dan langsung dilantik paginya. Pelantikan dilakukan mendadak dan cepat. Namun, itulah kebiasaan di KPU,” jelasnya.
Sistem di KPU kata dia, adalah mandiri dan nasional. Semua jajaran KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK dan PPS merupakan satu kesatuan. Sifatnya hierarkis.
Kepala Kesbangpol Luwu, Kamal mengatakan setelah dilantik, seluruh anggota PPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. “Anggota PPS ini harus paham tupoksinya,” kata Kamal.
Dia menyebut. PPS harus paham yang mana bisa dilakukan dan mana yang tidak. Semua penyelenggara Pemilu merupakan mitra kerja Kesbangpol. Menurutnya, PPS harus menghindari pemicu konflik. Pemilu lalu, ada 800 penyelenggara meninggal dunia dan 5.000 orang yang sakit. “Jaga stamina. Semua tindakan harus humanis dan manusiawi,” tegasnya.
PPS Palopo
Pelantikan PPS Palopo terpilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024 digelar di di Hotel Agrowisata Latuppa, Selasa, 24 Januari.
Ketua KPU Kota Palopo Abbas mengatakan, PPS ini membutuhkan satu bulan proses, mulai dari pendaftaran sampai penetapan anggota PPS. “Bagi kami inilah yang kami anggap mampu menjalankan tugas sebagai PPS,” Abbas.
Dia melanjutkan, tugas pertama PPS adalah koordinasi dengan Lurah masing-masing. “Saya tidak mau lagi dengar ada anggota PPS yang tidak kenal dengan lurah dan camat pada tempatnya bertugas. Bersama Lurah, datangi tokoh-tokoh masyarakat, kenali wilayah tempat tugas, deteksi potensi kerawanan pelaksanaan pemilu yang kemudian dilaporkan kepada kami (KPU) untuk kami tindak lanjuti bersama dengan forkopimda,” ungkapnya.
Wali Kota Palopo HM Judas Amir menekankan kepada semua agar cinta terhadap tugasnya. “PPK dan PPS tidak boleh percaya bila dalam pelaksanaan tugas ada yang datang mengatakan bahwa ada peraturan baru, selain dari peraturan KPU,” kata Judas.
Menurutnya, jika ada Lurah yang datang katakan begini-begitu, jangan percaya. Biar pun wali kota yang datang, jangan percaya. “Satu- satunya yang harus kita percaya adalah aturan yang bersumber dari KPU,” lanjutnya. (shd/*)
