FAJAR, BONE – Komitmen wujudkan pengelolaan museum yang sesuai dengan aturan. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone menggelar Focus Group Discussion (FGD) starategi pengelolaan Museum La Pawawoi sebagai jendela informasi budaya. Kegiatan tersebut digelar di Bunir Cafe, Jalan Jendral Sudirman, kota Watampone.
Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kabupaten Bone, Andi Murni mengatakan pihaknya akan terus berupaya agar bagaimana pengelolaan museum ke depan selalu berdasarkan dengan kebijakan yang berlaku.
“Kita mau pengelolaanya berpedoman pada Permendikbudristek no 24 tahun 2022 berdasarkn PP no 66 tahun 2015,” ucapnya.
Maka dari itu ia senantiasa mengharapakan saran serta masukan yang dapat menghasilkan rumusan-rumusan untuk pengelolaan museum ke depannya.
Adapun masukan dan tuntutan dari pembawa aspirasi dalam hal ini Aliansi Pemuda Pemerhati budaya dan forum pemuda indonesia, pihaknya mengapresiasi aspirasi tersebut. “apa yang ade-ade khawatirkan sudah terlaksana. Ada juga sementara proses, dan yang belum terlaksana kami siap mengkomodasi dan menindaklanjuti,” terangnya.
Sementara Perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulsel, Andini Perdana menegaskan dalam pengelolaan museum harus memiliki landasan. Sebab museum adalah lembaga non profit, sehingga ada aspek etis dan profesional yang harus dipahami dalam pengelolaannya.
Maka dari itu harus didiskusikan secara etis dan profesional dan dalam melindungi dan memanfaatkan koleksinya, harus dikomunikasikan kepada masyarakat. “Museum La Pawawoi telah memenuhi dari aspek kelembagaan, visi dan misi serta tanah dan bangunan makanya memiliki standardisasi akreditasi tipe C,” tuturnya.
Kemudian ia juga mengatakan dalam kode etik Asosiasi Museum se Indonesia mengatakan bahwa tidak semua registrasi dari isi museum bisa dipublikasikan ke publik.
“Jadi pengelola Museum itu tidak bisa membeberkan semua terkait registrasi museum jadi kalau ada yang diminta silakan dicatat apa saja nanti kami sesuaikan apa yang bisa diperlihatkan,” jelasnya. (saenal/*)
