SUNGGUMINASA, FAJAR–Pengelola Yayasan Nur Mutiara Mukhrifatullah di Gowa memberi klarifikasi. Pilihan mereka tak makan daging karena alasan kesehatan.
Dalam ilmu kesehatan, mereka yang tak makan daging, kerap menjalani hidup vegetarian. Artinya, hanya mengonsumi bahan alami, semisal tumbuh-tumbuhan.
Yayasan ini membentuk kelompok Bab Kesucian. Sebuah gerakan untuk hidup sehat dengan anjuran tak memakan daging. Pilihan ini lantas dianggap aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel. Penanggung jawab kelompok, Hadi Kesumo (48), pun membantah.
“Saya ini bangun yayasan dan mengajarkan tahfiz Al-Qur’an, bukan aliran sesat. Seharusnya pihak MUI temui saya dan klarifikasi langsung,” sesal Hadi ditemui FAJAR di rumahnya, Selasa, 3 Desember.
Dia bersikeras membantah tudingan sesat oleh MUI, tanpa klarifikasi. Hadi mengakui menganjurkan tak memakan daging dan ikan dengan alasan kesehatan. Dia juga membantah keras tudingan bahwa yayasannya melarang salat fardu.
Dalam yayasan ini, anggota diajarkan pengenalan dasar-dasar agama, pola hidup bersih, dan menu makanan sehat. Para anggota berkomitmen tak memakan binatang atau bangkai, melainkan makanan alami.
Ikhtiar itu semata hanya ingin mengajarkan santri cara bertubuh sehat, tanpa harus bergantung pada daging-dagingan. Pola hidup yang dipraktikkan itu juga tidak memaksa kepada satu kaum. Jika ingin didengar silakan, namun jika tak mau juga tak memaksa.
“Saya heran, kenapa saya diviralkan tanpa klarifikasi dulu ke saya. Yang memviralkan ini naasnya dari MUI Sulsel,” kata Hadi.
Jika yayasannya memang dinyatakan sesat oleh MUI, maka seharusnya ia dibimbing, bukan diviralkan. Sayang, tak ada klarifikasi kepadanya, MUI langsung mengeluarkan pernyataan.
“Apakah yang dilakukan lembaga itu bagus? Mestinya harus melalui klarifikasi. Ini, kan, sudah menghukum saya,” tandas Hadi.
Hadi memamg pendatang di Gowa, berasal dari Medan. Namun, sejak 2011 dia sudah menetap di Butta Bersejarah tersebut setelah menikahi wanita Gowa. Pada 2019, ia mendirikan sebuah bangunan bertingkat yang selanjutnya menjadi Yayasan Nur Mutiara Mukhrifatullah.
Yayasan ini berinduk lembaga serupa di Batam. Gedung yayasannya itu dibangun di atas lahan 1.000 meter persegi. Di sana ia mengajar beberapa santri yang merupakan kumpulan anak tak memiliki orang tua lagi.
“Jadi yang bilang saya sesat, tolong datang baik-baik temui saya dan bicara. Jelaskan dari segi apa saya dikatakan sesat,” tuturnya.
Belum Cek
Ketua MUI Gowa KH Abubakar Paka mengatakan pihaknya saat ini sementara mengumpulkan informasi tentang yayasan itu. Mereka sudah koordinasi dengan Kesbang Pol Gowa.
“Kami juga telah sampaikan kepada jajaran MUI Sulsel pada rapat koordinasi yang lalu dan kami sementara menunggu info baliknya,” ucap Abubakar Paka.
Camat Bontomarannu Syafaat mengaku belum pernah melihat langsung yayasan itu. Bahkan tak pernah melihat aktivitasnya.
“Kalau dikatakan mengarah ke sesat, saya tidak mau angkat bicara sembarang dulu. Saya belum tahu karena belum pernah melihat cara ibadahnya dan aktivitasnya. Dan setahu saya bangunan yayasan itu sudah ada sebelum saya jadi camat di Bontomarannu, ” ucapnya.
Selaku pemerintah kecamatan, Syafaat mengatakan sampai saat ini pihaknya tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak lainnya, baik ke pemerintah kelurahan, Tripika, maupun kabupaten.
“Ada pun terkait Fatwa MUI kami serahkan kepada pihak terkait dan kami belum pernah sampai saat ini menerima secara resmi fatwa dimaksud, ” jelasnya.
Sekretaris MUI Sulsel Muammar Bakry mengatakan terkait informasi tersebut merupakan laporan dan informasi dari masyarakat. Lalu tim MUI Sulsel mengecek dan saat dicek, ternyata benar ada yayasan yang didirikan bernama Bab Kesucian.
Orang-orang yang bergabung di yayasan tersebut, kata Muammar dilarang makan ikan dan daging. “Ini sudah jelas bertentangan syariat Islam. Menyalahi hal yang disepakati dan masuk kategori kekufuran, sudah jelas telah keluar dari Islam,” tegas dia.
Belum diketahui jumlah pengikut aliran ini. MUI Sulsel menyebut akan mendalaminya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah setempat dan aparat penegak hukum.(wis/zuk)
