OLEH: Ariady Arsal, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
BPS baru saja merilis daerah termiskin di Sulawesi Selatan dan media ini dan beberapa media lain juga turut memberitakan.
Yang menarik daerah-daerah termiskin ini adalah daerah dengan potensi pertanian yang luar biasa. Lima daerah termiskin tersebut adalah Pangkep, Jeneponto, Luwu Utara, Luwu, dan Enrekang. Tentu menarik mengetahui penyebab suatu daerah dikategorikan termiskin.
Belanja APBD dan Tingkat Kemiskinan Daerah
Tentu menjadi tantangan bagi kepala daerah terutama di 5 daerah yang disebut termiskin di Sulsel. Apalagi menjelang tahun 2023 sebagian daerah akan berakhir masa jabatannya yakni Jeneponto, Luwu, dan Enrekang. Menjadi tantangan karena akan menjadi sororan atas kinerja keberhasilan kepala daerah menjelang pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Bila melihat tolok ukur kinerja kesejahteraan sosial masyarakat, maka perhatian publik akan mengarah pada keberhasilan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Memperhatikan grafik realisasi belanja APBD dalam 2 tahun terakhir, ternyata belum berkorelasi secara langsung terhadap peringkat kondisi kemiskinan daerah. Pangkep yang menduduki peringkat termiskin bahkan senantiasa berada dalam jajaran peringkat 10 besar tertinggi dalam belanja APBD selama 2 tahun terakhir. Bahkan Jeneponto yang menempati peringkat termiskin kedua, menempati belanja APBD tertinggi di Sulsel pada tahun 2021. Maka akan sangat wajar bila muncul pertanyaan mendasar sejauhmana efektivitas pemerintahan memanfaatkan APBD sebagai sumber utama anggaran pembangunan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan didaerah masing-masing.
Daya saing entitas pertanian solusi peningkatan kesejahteraan rakyat
Untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, menjadi mutlak dilakukan optimalisasi sumber daya yang ada dan berjalan efektif. Data BPS penduduk miskin terbesar berprofesi petani mencapai 62,24%. Dengan demikian pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berfokus pada sektor ini.Terdapat 6 pilar peningkatan daya saing entitas pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan. Ke enam pilar tersebut mencakup:
Pilar Kualitas Manusia Petani. Kualitas manusia yang baik akan mendorong peningkatan kapasitas petani dalam berbudidaya tanaman. Bahkan dengan kualitas yang baik, akan mampu memaksimalkan teknologi pertanian dan pemeliharaan tanaman, hingga pemasaran hasil pertanian.
Pilar Infrastruktur Pertanian. Infrastruktur utama adalah pembangunan jalan tani dan perbaikan saluran irigasi.Pengaturan aliran air secara bergilir dan merata perlu menjadi perhatian. Selain itu infrastruktur perhubungan /transportasi juga menjadi penting untuk kelancaran aliran barang hasil pertanian ke pasar serta sebaliknya aliran barang kebutuhan sarana produksi.
Pilar Teknologi. Teknologi pertanian yang tepat guna, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan petani menjadi pilar penting keberhasilan pembangunan pertanian. Jumlah dan efektifitas penggunaan traktor dan combine harvester perlu lebih berimbang diberbagai daerah. Demikian pula pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan jaringan telepon seluler yang telah terjangkau dihampir seluruh wilayah memerlukan edukasi khusus bagi masyarakat.
Pilar Kelembagaan. Kelembagaan petani saat ini masih dalam bentuk formalitas kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Padahal pembentukan kelembagaan ini diharapkan bisa berjalan secara efektif. Kehadiran penyuluh berbasis struktur pemerintahan (kecamatan) juga perlu mejadi perhatian. Bahkan populasi penyuluh pendamping petani baik penyuluh teknologi budidaya ataupun proteksi terhadap serangan hama penyakit patut diperhatikan berdasarkan rasionya dengan jumlah petani atau minimal terhadap kelompok tani.
Pilar Pasar Hasil Pertanian. Pasar menjadi sasaran akhir produk pertanian. Pasar yang ideal adalah pasar yang mempu memenuhi espektasi dan kebutuhan konsumen. Bagi petani, lokasi pasar, kemudahan akses dan daya tampung serta pembayaran yang lancar. Apalagi dapat dibukakan akses ke pasar industri bahkan pasar ekspor komoditas dengan suplai yang kontinyu.
Pilar Modal. Permodalan senantiasa menjadi permasalahan petani, baik modal dari ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan tenaga kerja petani ataupun modal operasional budi daya dan pemeliharaan hingga panen dan pasca panen. Selain itu patut juga diperhatikan berkurangnya lahan-lahan produktif karena alih fungsi lahan serta berkurangnya minat masyarakat untuk berprofesi menjadi petani.
Menjadikan pertanian sebagai pilar kunci mengurangi kemiskinan di daerah menjadi penting untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian khusus para pengambil kebijakan. *
