FAJAR, MAMUJU – Wacana tiga periode Jokowi kembali berembus, setelah Organisasi Relawan Pro Jokowi atau Projo berkomentar ihwal isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 periode.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi (Projo) Handoko menyebutnya. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi 3 periode, berbahaya dan merusak tatanan demokrasi. Gagasan itu dinilai pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
“Itu mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum,” ujar Handoko, dikutip dari JPNN.
Handoko menyebut wacana penundaan Pemilu tak memiliki dasar. Suara-suara tersebut, kata dia, justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini telah berlangsung sangat baik.
Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Sulbar, Charles Wiseman, menyatakan pendapat serupa. Ia menegaskan bahwa, sikap PDI Perjuangan sudah sangat jelas untuk taat konstitusi.
“Poinnya, kami taat konstitusi, dari awal kami. Prinsipnya taat konstitusi, jadi yang bertentangan konstitusi, sudah pasti PDI Perjuangan tolak,” ujar Charles kepada FAJAR, Kamis 29 Desember.
Senada dengan itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulbar, Kiai Syibli Sahabuddin menegaskan bahwa Pemilu 2024 sudah ditetapkan. Oleh karenanya, para peserta Pemilu harus mengikuti aturan tersebut. “Tanggapan saya, cuma satu. Pemilu akan berlangsung 2024 sesuai jadwal. Intinya, sesuai jadwal,” jelasnya.
Kemunduran Demokrasi
Pengamat Politik Unsulbar, Ahmad Amiruddin Tennang menilai, isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan adalah kemunduran bagi demokrasi. Isu-isu penundaan dan wacana tiga periode dianggap sangat politis.
“Tidak ada jalan perpanjangan masa jabatan. Kecuali konstitusi diubah. Tapi enundaan pemilu dan wacana 3 periode, menandakan kemunduran demokrasi. Apalagi jika benar nanti terjadi,” ujarnya kepada FAJAR, Kamis kemarin.
Ahmad menambahkan, perpanjangan masa jabatan presiden juga menandakan, kaderasisasi tingkat elit dalam parpol tidak efektif. Oleh karena ya, narasi itu adalah bukti, tak ada figur kuat yang bisa diusung. “Makanya sebagian memilih membangun narasi 3 periode,” kata dia.
Ahmad berharap Presiden Joko Widodo bisa menempatkan diri sebagai negarawan. Langkah konkretnya, adalah meminta para pendukungnya untuk menghentikan wacana tersebut secara tegas. “Bukan berarti Pak Jokowi tidak berkinerja baik. Tapi saya kira masyarakat butuh figur baru,” jelasnya. (wir/ *)
