FAJAR, MAKASSAR–Bakal colon (Balon) DPD, Abd Rahman menjadi pendaftar ke delapan yang menyetor dokumen syarat dukungan minimal maju DPD RI.
Dia menyetor dukungan sebanyak 4.475 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sebaran 22 kabupaten/kota.
“Kita sengaja mengumpul KTP lebih banyak dari syarat minimal untuk mengatisipasi adanya masalah. Misalnya ada yang ganda,” ujar Abd Rahman usai menyetor dokumen di KPU Sulsel, di Hotel Mercure, Jalan AP Pettarani, Kamis, 29 Desember.
Terkait dorongan memilih maju DPD, Abd Rahman menyebut ada empat aspek yang menjadi landasan.
Pertama, Abdul Rahman ingin membangun desa. Khusunya untuk mengawal anggaran desa.
Dia mengatakan, anggaran desa di Sulsel pada 2022 itu mencapai Rp2,1 triliun dan tahun depan Rp1,9 triliun. “Artinya ada minus dan seharusnya tidak demikian,” katanya.
Kedua, mengawal anggaran kabupaten. Ketiga, soal bencana alam yang menurutnya tiap tahun di kota (Makassar) ini bencana alam selalu melanda.
Sehingga ia ingin menajukan konsep penantaan lingkungan sehingga bencana alam ini bisa diatasi.
Keempat, pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pendikan di Sulsel boleh dikata di level nasional itu belum begitu menyakinkan.
“Meskipun Unhas ini telah menjadi champions. Ada pula UNM, UMI, dan lain-lain. Tapi masih banyak juga PTS yang penting di advokasi agar pendikkannya lebih berkualitas,” katanya.
“Begitupun dana bos yang ada di SD, SMP agar pendidikannya lebih baik perlu advokasi,” sambung pria yang berprofesi sebagai konsultan itu.
Soal anggaran kesehatan, menurutnya sudah lumayan, hanya saja konsumsi pada umumnya masih mengonsumsi non gizi.
“Kita masih banyak mengonsumsi makanan yang ada saat kimia sehingga belanja kesehatan menjadi mahal. Misalnya soal pengawet,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Abd Rahman adalah salah satu mantan Ketua Asosiasi NGO Sulsel. Lalu menjadi konsultan PU. (mum)
