FAJAR, MAKASSAR– Polemik pergantian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel menjadi perbincangan para legislator. Meski menjadi kewenangan penuh gubernur, sejumlah anggota DPRD Sulsel berharap pemerintahan ini tetap kondusif.
Anggota DPRD Sulsel, Usman Lonta menyampaikan harapannya pemerintahan dibawah kendali Andi Sudirman Sulaiman bisa kondusif sampai berakhir pada September 2023 mendatang. Tidak ada polemik yang bisa menggu jalannya pemerintahan. “Husnul khatimah tidak saja kita artikan dalam proses menghadapi kematian, tetapi juga mengakhiri pemerintahan,” bebernya.
Buktinya, karena pengajuan pergantian Sekprov menurutnya telah membuat gaduh. Politikus PAN ini mengkhawatirkan roda pemerintahan ikut terganggu. Apalagi saat ini gubernur tidak didampingi wakil. Karenanya, ia mengusulkan gubernur menarik kembali usulan pergantian sekda tersebut.
Keprihatinan sama disampaikan Anggota DPRD Sulsel dari PKB, H Muhammad Sarif Kr Patta dan Hengky Yasin. Menurutnya, proses pergantian sekprov memang kewenangan penuh gubernur. Namun seyogyanya gubernur menyampaikan kepada publik alasan pergantian tersebut. Apalagi proses pergantian sekda menurutnya tidak mudah. “Mesti melalui KASN, alasannya harus jelas. Bahkan kalau Sekda tidak terima bisa mengajukan ke PTTUN,” kata Muh Sarif.
Dirinya sebagai mantan Sekda Jeneponto memahami pengusulan pergantian sekprov yang diujung masa jabatan itu menandakan ada sesuatu yang tidak sinkron. Dan hak pergantian diakui menjadi kewenangan gubernur sampai setidaknya Maret 2023 mendatang, atau enam bulan sebelum masa jabatan Andi Sudirman berakhir.
Anggota DPRD Sulsel lainnya, Syamsuddin Karlos Kr Lago menyampaikan sejauh ini DPRD secara kelembagaan tidak mengetahui alasan pengusulan pergantian itu. Gubernur disebutnya tidak pernah menyampaikan kepihaknya. Begitu juga disampaikan tokoh masyarakat Mulawarman. Supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, pihaknya meminta gubernur membuka kepublik alasan riil melakukan pergantian.
“Sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi yang bersangkutan. Sekarang kan isunya jadi liar, dan tidak ada penjelasan ke publik,” kata Mulawarman. (nsrn)
