FAJAR, MAMUJU – Rencana penyelengaraan Porprov Sulbar ke-4 masih berkutat pada pembahasan kesiapan sarana dan prasarana. Jadwal pembukaan bahkan kembali diundur menjadi 16-22 Desember dari sebelumnya 5-12 Desember 2022.
Keputusan pengunduran jadwal itu ditetapkan oleh Ketua Umum KONI Sulbar, Ali Baal Masdar usai menggelar rapat bersama perwakilan KONI kabupaten se-Sulbar dan Panpel dari pihak Pemkab Mamuju selaku tuan rumah, Senin 14 November.
“Pembukaan dan penutupan di Mamuju. Tidak susah kalau kita mau, kalau uang tidak ada masalah, nanti kita bicarakan teknisnya dengan Panpel,” ujar Ali Baal yang juga mantan Gubernur Sulbar tersebut.
Pembahasan persiapan Porprov Sulbar ini berlangsung alot. Sejumlah perwakilan KONI kabupaten meminta agar pelaksanaan Porprov Sulbar tak menyeberang atau diundur ke tahun 2023. Alasannya anggaran untuk Porprov, tidak masuk dalam APBD 2023.
Selain itu, masih banyak cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas memadai untuk menggelar pertandingan. Di antaranya Cabor Panahan, Cabor Menembak, dan Cabor Atletik. Oleh karenanya, KONI Sulbar menyarankan agar beberapa cabang olahraga yang tidak bisa terlaksana di Mamuju dialihkan ke Kabupaten Polman.
Sebelumnya, Asisten II Pemkab Mamuju, Khatma Ahmat menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan merupakan keputusan mutlak dari KONI Sulbar. Namun seyogianya, KONI Sulbar rmempertimbangkan keputusan dengan baik.
“Secara over-all Mamuju, siap. Kami sudah mendesain pembukaan, termasuk rumah kesehatan dan rumah untuk para atlet. Kurang lebih 3 ribu jiwa bisa ditampung,” ujar Khatma.
Khatma menegaskan bahwa, Pemkab Mamuju sejatinya membutuhkan anggaran Rp 5 miliar dari total Rp 10 miliar yang dihibahkan oleh Pemprov Sulbar. Sebelumnya, Pemkab Mamuju, telah menerima Rp 5 miliar yang merupakan dana hibah pada Juli 2022 lalu. Sayangnya, progres pembangunan Stadion Manakarra belum beres. Sementara waktu mepet. Kontrak dengan (rekanan) itu 27 Desember, sementara rencana pembukaan 17 Desember.
“Makanya harusnya (sisa anggaran hibah) itu secepatnya turun. Kenapa? kami butuh, supaya prosesnya juga cepat selesai. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum turun,” ujarnya.
Kepala BPKAD Sulbar, Amujib menegaskan bahwa kucuran anggaran Rp5 miliar itu tak akan diturunkan jika tak laporan terkait progres penggunaan anggaran Rp 5 miliar tahap pertama.
“Tergantung progres Pemkab Mamuju. Bagaimana itu yang kita berikan Rp5 miliar pertama. Kalau misalnya Dinas PUPR kabupaten tida merekomendasikan (proyek selesai), kami tidak mungkin kucurkan lagi,” ungkapnya. (wir/*)
