FAJAR, JAKARTA – Kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan jalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Sebagai mitra yang selalu mendukung pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melakukan berbagai upaya demi mendorong ekonomi kerakyatan bertumbuh secara inovatif, inklusif, dan kolaboratif.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid di sela-sela B20 Side Event yang berlangsung di di Jakarta Senin, 3 Oktober bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyataan dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo serta Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia), Teten Masduki Menteri (Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia).
Dalam memperkuat kemitraan bersama pemerintah, KADIN juga menandatangani nota kesepahaman bersama sejumlah Kementerian, di antaranya bersama Kementerian Kooordinator Bidang Perekonomian terkait kemitraan multipihak percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian Koperasi dan UKM terkait kemitraan multipihak dalam pemberdayaan wirausaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerjasama fasilitasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
Arsjad mengatakan, optimistis Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang tercapai saat ini dengan memperkuat kolaborasi dan kerja sama yang erat multipihak demi menopang pertumbuhan ekonomi di semua level, terutama di level akar rumput. Momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua sekitar 5,44% merupakan cerminan dari geliat kebangkitan dan ketahanan ekonomi nasional di hadapan tantangan pandemi dan gejolak ekonomi global.
Momentum tersebut diperkuat dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan negara-negara G20, yang bakal memutuskan sejumlah agenda ekonomi dunia sejalan dengan wajah Indonesia sebagai representatif negara berkembang.
Dalam berbagai pertemuan menyongsong hari puncak G20, baik di tingkat B20 maupun G20, UMKM telah mendapat banyak perhatian sebagai salah satu ciri khas ekonomi kerakyatan negara-negara berkembang.
“Untuk bangkit dan menjadi kuat dari tantangan ekonomi global saat ini, semua sepakat bahwa kerja sama multipihak yang inklusif di tingkat global wajib menyentuh UMKM, karena UMKM tidak lain adalah wirausahawan muda, perempuan, dan pelaku usaha ultra mikro di level akar rumput. Pada level nasional, kita juga harus lebih kuat mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi untuk bertumbuh dan berkembang, termasuk memanfaatkan momentum G20 sekarang dan ke depan,” kata Arsjad dalam rilisnya.
KADIN telah melakukan sejumlah langkah inovatif dalam mendorong UMKM dapat naik kelas dan menjadi penopang kesejahteraan rakyat. Melalui jaringan kemitraan, KADIN merealisasikan berbagai proyek berbasis pendampingan yang melekat atau kemitraan inclusive-closed loop. Para pengusaha dalam jejaring KADIN melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap mitra-mitra UMKM.
Contoh konkritnya adalah para petani hortikultura di Garut yang mengalami peningkatan produktivitas hingga 12 – 15% dan memberikan keuntungan signifikan sebesar Rp120 juta per periode panen. Keuntungan tersebut naik 27% setelah tersentuh program kemitraan melekat tersebut.
Contoh lain upaya KADIN adalah Pertanian Cabai yang digerakkan oleh Crowde di Ciawi, Bogor. Dengan pendampingan intensif menggunakan teknologi, terjadi ekspansi penanaman lima kali, dari 1 hektar menjadi 5 hektar dan menghasilkan kenaikan pemasaran dua kali lipat, dari Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektare.
“Untuk mendorong terjadinya kolaborasi inklusif serupa, KADIN menghadirkan inovasi Wiki-Wirausaha, yaitu platform yang menjembatani terjadinya kemitraan antara pelaku UMKM, para pengusaha, dan lembaga atau institusi keuangan yang siap membantu UMKM untuk naik kelas. Kami yakin, kolaborasi yang diharapkan seperti yang ditekankan dalam forum-forum B20 dan G20 akan terus direalisasikan melalui platform ini,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, KADIN juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Dengan diperbolehkannya perusahaan perseorangan, pelaku usaha yang rata-rata dirintis secara individual dapat memperoleh legalisasi.
Formalisasi usaha tersebut merupakan modal utama pengembangan usaha UMKM, karena menjadi persyaratan mutlak dalam memperoleh modal kerja. Komitmen lain adalah pemberian insentif Super Tax Deduction bagi dunia industri yang terlibat dalam pendidikan vokasi untuk UMKM.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Naik Kelas. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar para pengusaha besar dan UMKM kompak, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Kita semua harus kompak, kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga, perlu yang namanya ‘Indonesia Incorporated’, yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” ujarnya.
Presiden meyakini jika seluruh elemen bangsa bersatu termasuk para pelaku usaha mulai dari yang besar, menengah, hingga kecil akan menjadi sebuah kekuatan yang besar.
“Jakarta, provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa semuanya memang kita harus bekerja sama. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa semuanya bekerja sama, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul,” kata Presiden.
Kepala Negara pun mendorong para pelaku usaha besar untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga dapat menggerakkan ekonomi di sekitar.
“Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin,” ujarnya.
Presiden mencontohkan pendampingan yang dilakukan terhadap petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada peningkatan produktivitas petani sekaligus dapat menekan impor jagung Indonesia. Impor jagung Indonesia yang sebelumnya mencapai 3,5 juta ton per tahun, dalam 7 tahun berturut turut semakin menurun hingga 800 ribu ton per tahun karena petani jagung mendapat pendampingan.
“Biasanya 1 hektare itu hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-1.900, itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya, bisa Rp3.800 per kilogram. Untungnya sudah 100 persen. Ini jangan hanya di jagung saja. Harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain ini harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua,” ujarnya.
Presiden mengakui, pemerintah tidak mungkin dapat melakukan pendampingan kepada semua pelaku UMKM, untuk itu diperlukan terobosan berupa kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
“Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar tapi dengan packaging yang bagus dan branding nama yang baik pasti harganya akan lipat dua atau tiga kali. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Presiden pun mengharapkan kemitraan ini akan dapat lebih menyambungkan antara kebutuhan pasar dengan produsen. Selain itu, ia juga berharap agar produk-produk yang dihasilkan tak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat dibawa untuk pasar ekspor.
“Kalau ini bisa berjalan, saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrem yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangan sejumlah dokumen kerja sama untuk meningkatkan kemitraan dalam mendorong UMKM naik kelas. Dokumen tersebut adalah Kerja Sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kemitraan Multi Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Kerja Sama Fasilitasi Dalam Pengembangan UMKM; serta Kerja Sama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang Kemitraan Multi Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid serta Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator II Franky Usman Wijaya. (*/ham)
