FAJAR, MAKASSAR – Kebijakan Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi terus mendapatkan respons dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus.
Organisasi yang terdiri dari 10 organisasi mahasiswa ini kembali laksanakan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Makassar, Selasa, 13 September.
Aksi demonstrasi berlangsung di Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulsel. Dalam aksinya cipayung plus tetap membawa tuntutan terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Massa aksi yang terdiri dari GMKI Cabang Makassar, KAMMI Makassar, KMHDI Makassar, HMI Cabang Makassar, HMI Cabang Makassar Timur, KAHMI Cabang Makassar. LMND Cabang Makassar, PMKRI Makassar, PMII Makassar, GMNI Makassar, dan SEMMI Kota Makassar ini mendatangi kantor Balai Kota Makassar guna meminta respons tuntutan yang mereka suarakan pada aksi yang dilaksanakan pada Jumat, 9 September.
Dalam tuntutannya mereka menekankan 6 poin utama yakni Pertama, menolak kenaikan BBM. Kedua, mencopot Menteri ESDM, Menteri BUMN, Komisaris Pertamina. Ketiga, Copot Kapolri, Kapolda dan Kapolrestabes. Keempat, usut tuntas mafia migas. Kelima, tunda mega proyek dan keenam, kendalikan harga bahan pangan.
Setelah melaksanakan aksi hingga pukul 17.10 WITA, akhirnya Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar memenuhi permintaan massa aksi untuk berdialog secara langsung.
Fatmawati menyampaikan bahwa ia selaku perwakilan dari pemerintah kota Makassar siap menjadi wadah dari aspirasi dari massa aksi.
“Semua kebijakan terkait BBM bersubsidi merupakan kebijakan pusat, tapi saya sebagai representasi pemerintah siap menjadi wadah dari aspirasi adik-adik sekalian,” jelasnya.
Selanjutnya Fatmawati juga menjanjikan untuk memfasilitasi pertemuan antara pemerintah kota Makassar dan DPRD kota Makassar untuk mengawal aspirasi dari Cipayung Plus kota Makassar.
“Saya janji ke adik-adik akan menjadwalkan pertemuan antara legislatif dan eksekutif kota Makassar untuk mendengar dan mengawal aspirasinya adik-adik,” tutur Fatma.
Jendral Lapangan (Jendlap) Aksi, Rino Sengu menjelaskan representasi dari masyarakat seharusnya juga di berikan kesempatan untuk bisa memyampaikan pandangannya dalam pengambilan keputusan.
“Masyarakat juga seharusnya diberikan ruang, jangan jadikan objek pengambilan kebijakan saja tapi jadikan masyarakat sebagai salahsatu subjek dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya. (fni/*)
