FAJAR, MALILI-Rencana Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengambilalih pengelolaan tambang nikel PT Vale mendapat tanggapan dari anggota DPRD Luwu Timur.
Anggota DPRD Luwu Timur, Abduh menilai rencana Pemprov Sulsel mengambil alih PT Vale sah-sah saja. “Sepanjang itu murni untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ketua PBB Luwu Timur ini menilai selama ini PT Vale sangat patuh pada asas dan regulasi. Selama ini PT Vale sangat konsen terhadap pemberdayaan masyarakat. Lalu patuh terhadap masalah lingkungan.
Untuk itu, masalah ini harus duduk bersama membicarakan dengan matang bersama pemangku kepentingan termasuk DPRD dan tokoh masyarakat.
“Secara pribadi saya meragukan kemampuan Pemprov Sulsel mengelola tambang PT Vale. Makanya saya minta supaya kita hitung secara cermat. Saya salah satu anggota DPRD Lutim yang sangat asing dengan petinggi vale. Tidak pernah bertatap muka apa lagi berdiskusi kecuali beberapa orang staf yang kebetulan orang lokal,” ungkap Abduh.
Bagi Abduh, PT Vale ini merupakan perusahaan asing yang cukup baik. Dari sisi reboisasi pasca tambang, kemudian safety para pekerja. Menurutnya, yang perlu ditindaklanjuti di Vale adalah bagaimana agar putra-putra daerah bisa memegang peran yang cukup strategis, serta konsen terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.
“Saya lebih cenderung menindak lanjuti 11 poin issue strategis yang pernah dilayangkan secara terbuka oleh bupati Lutim Budiman ke PT Vale. Bagi saya ini langkah cerdas yang dilakukan oleh bupati dan ini sangat direspon oleh masyarakat Lutim,” ujarnya.
