MAKASSAR, FAJAR-Proyek Kereta Api (KA) Makassar terancam batal. Pemkot masih bertahan dengan rel layang. Bahkan akan menyampaikan keberatan ke pusat.
PEMKOT Makassar menginginkan desain rel diubah. Dari rel bawah (landed) menjadi rela layang (elevated). Sebagai bentuk penolakan rel bawah, surat keberatan akan disampaikan ke Kemenhub.
Sementara itu, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dan Pemprov Sulsel cenderung akan melanjutkan proyek ini. KA Makassar merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang telah lama direncanakan.
Nah, di sinilah masalah itu bermuara. Tak ada jalan tengah atau temu antara pemkot dan BPKA-pemprov. Hal ini yang mengancam keberlanjutan proyek KA Makassar. Pemkot terus mengalangi dengan tuntutan perubahan desain rel.
Kesampingkan Ego
Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas) Muh Tang Abdullah berharap BPKA-pemprov dan pemkot mengesampingkan ego masing-masing. Pembangunan jalur kereta api segmen E mestinya bisa dibahas bersama.
Hingga saat ini, pemprov tak kunjung menyelesaikan penentuan lokasi (penlok). Sedangkan pemkot juga sibuk dengan desainnya sendiri.
Sikap pemerintah di level daerah ini mencerminkan ketidakkompakan meteka dalam mendorong keberlanjutan PSN. Ada ego masing-masing yang tak ingin duduk bersama dalam merampungkannya.
Tak semestinya kedua pemerintahan ini berseberangan. Muh Tang menduga ada kepentingan politik yang tidak tercapai di tingkat kota. Alasan itu sehingga menolak konstruksi yang ditawarkan BPKA-pemprov.
Semestinya Gubernur Andi Sudirman Sulaiman perlu menjangkau ini lewat lobi-lobi. Tidak pasif. Melihat alotnya penyelesaian ini, harus ada pihak yang bisa menjadi penengah agar keberlanjutannya bisa tetap terjamin.
“Harus ada yang bisa masuk mengintervensi tanda kutip, wali kota ini,” urai Muh Tang, dilansir koran FAJAR edisi Selasa, 2 Agustus 2022.
Kegagalan pembebasan lahan kereta ini jelas akan sangat merugikan pemprov dan pemkot. Apalagi, anggaran yang disediakan itu sangatlah besar, Rp1,4 triliun.
“Tidak ada yang mau mengalah, ini harus disampingkan ego masing-masing. Di sini sudah bukan lagi soal ego apa, tetapi ego power masing-masing,” ucapnya.
Keberadaan KA Makassar jelas sama-sama dinantikan oleh mayoritas warga, apalagi ini sudah bertahun-tahun tak kunjung terealisasi. Orang Sulsel akan diuntungkan dengan beroperasinya KA.
Banyak hal yang dikorbankan atas perjalanan kereta di Sulsel, mulai dari waktu, tenaga, hingga anggaran. Sehingga semestinya perlu diselesaikan bersama. “Sudah dibebaskan di beberapa tempat, kan, justru tidak bisa dinikmati,” tandas dosen FISIP Unhas ini.
Tak Peduli
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto cuek soal potensi anggaran Rp1,4 triliun ditarik ke pusat. Yang dia harapkan desain rel diubah. Dari landed menjadi elevated.
“Saya kan tidak terlalu peduli, bukan urusan saya itu, kan (anggaran ditarik kembali). Urusan saya jaga kota ini, jangan macet, jangan banjir,” tegas Danny, sapaannya.
Pemkot akan kukuh dengan keputusan tersebut. Soal sikap Gubernur Sulsel yang tetap ingin melakukan penlok dengan rencana awal, hal ini akan dikomplain langsung ke pusat.
Menurutnya regulasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota penting, karena telah diproses khusus di tingkat kota. “Walaupun ada pasal mengatakan menurut mereka tata ruang tidak usah diperhatikan,” lanjutnya.
Danny mengatakan penolakan ini semata-mata demi kepentingan masyarakat Makassar. Pemkot memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal ini.
Selain itu, Danny juga mengaku tak memiliki kepentingan pribadi soal kereta ini. Jika ada masalah kemudian hari, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab pemkot
“Saya kasih tertulis. Artinya kalau sudah saya sampaikan, baru tetap dilaksanakan, kalau ada apa-apa, sudah bukan lagi tanggung jawab kita,” lanjutnya.
Tetap Lanjut
PPK Segmen E, Maros-Makassar, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Riko Pradana, mengatakan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat soal anggaran kereta itu.
Sebelumnya BPKA telah memperingatkan kota dan provinsi terkait adanya potensi penarikan kembali anggaran itu ke pusat jika tak digunakan hingga Agustus ini.
“Jadi belum ada info lanjut pak (soal penarikan anggaran dari Pusat),” ujarnya.
BPKA juga masih menunggu penentuan lokasi itu dari pemprov, yang sebelumnya disebut akan dilakukan sebelum Agustus ini. Pembicaraan lanjutan juga belum menemui kesepakatan.
Sementara merespons rencana pemkot yang akan mengajukan surat ke pusat, Riko mengatakan pihaknya akan tetap dengan perencanaan semula. “Pada prinsipnya balai masih sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Semoga ini bisa dilancarkan,” ujarnya. (an-bus/zuk)
