FAJAR, PINRANG -Empat Desa di Kabupaten Pinrang masuk dalam kategori sangat tertinggal. Hal itu sesuai dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2022, yang masuk dalam SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Empat desa dimaksud adalah Desa Basseang, Desa Kariango, Desa Lembang Mesakada, dan Desa Letta, yang semuanya masuk dalam kawasan wilayah Kecamatan Lembang.
Berdasarkan keterangan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pinrang Kementerian Desa PDTT, Anwar, penetapan empat desa tersebut masuk dalam kategori sangat tertinggal karena ada indikator yang tidak terpenuhi di empat desa tersebut.
Termasuk juga tiga indikator pokok penilaian, seperti indeks lingkungan, indeks sosial, juga indeks ekonomi desa bersangkutan.
“Ada beberapa indikator, seperti akses jalanan yang tidak memadai, akses jaringan internet yang buruk dan sering terjadi bencana longsor. Jadi semuanya dinilai, mulai fasilitas dasar.seperti pasar, kondisi jalanan, pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaganya,” ujarnya.
Kemudian faktor kerentanan menjadi poin penilaian yang paling tinggi. Begitu juga dengan indikator lain seperti akses jalanan, kemudian pendidikan dan kesehatan juga turut menjadi indikator penilaian.
”Empat desa itu daerah pegunungan, memang sering longsor. Indikator itulah yang penilaiannya cukup tinggi. Akses jalanan, jaringan internet, pendidikan dan kesehatan juga minim. Jalanannya itu rusak parah, cuma bisa dilalui kendaraan roda dua. Banyak sekolah terbengkalai juga. Karena gurunya jarang masuk karena akses jalan tidak memadai,” lanjutnya.
Memang tidak bisa dipungkiri lagi, akses jalanan menuju empat desa tersebut sangat sulit. Sebut saja akses menuju Desa Lembang Mesakada. Setapak dan kerap berlumpur saat musim hujan. Kendaraan sulit bahkan nyaris tidak bisa naik.
Hal itu juga sempat dikeluhkan oleh salah seorang warga desa Lembang Mesakada, Salmon Sattu. Pria 26 tahun itu mengaku sangat kesulitan akses jalanan. Biasanya warga meninggalkan kendaraannya di tengah jalan karena tidak bisa melintas saat musim hujan.
”Jalannya rusak parah, itu kalau ada mobil jenazah harus ada pergantian, setengah jalan saja, terus dibantu sama warga. Karena tidak bisa lolos mobil, apalagi kalau musim hujan. Biasa ditinggalkan saja mobil di jalanan, berlubang, berlumpur, tergenang, pokoknya serba ada,” keluhnya
Respons Pemkab
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Budaya mengatakan, pemkab saat ini tengah fokus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas akses, fasilitas kesehatan maupun pendidikan.
”Jelas itu menjadi atensi bagi kami. Pemkab terus berbenah agar semua desa di Pinrang tidak ada lagi yang masuk kategori sangat tertinggal,” ujarnya.
Lebih lanjut Budaya mengatakan, Kecamatan Lembang merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam fokus pembangunan pemda. Termasuk juga empat desa sangat tertinggal itu.
”Banyak anggaran yang diarahkan ke Kecamatan Lembang atau wilayah utara Pinrang. Memang di sana itu masuk program prorioritas Pak Bupati untuk perbaikan jalan, puskesmas dan pembenahan sekolah,” lanjutnya.
Hanya saja, proses pembenahan sedikit lambat karena medan di wilayah tersebut sulit diakses, posisinya berada di pegunungan. Sehingga pembenahan sarana dan fasilitas dilakukan secara bertahap.
”Itu program prioritas 2023, arahnya ke perbaikan infrastruktur supaya desa-desa tadi bisa berkembang kedepannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang, Awaluddin Maramat mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas tuntutan masyarakat tersebut. Sebab, ruas jalan tersebut merupakan milik Pemprov Sulsel.
Itu sesuai SK Gubernur nomor 1159/IV/Tahun 2018, menyatakan bahwa ruas Jalan Tuppu-Pao-Pamulungan-Batas Kabupaten Tana Toraja, merupakan milik pemprov.
”Itu jalan provinsi, penghubung Pinrang dengan Toraja. Tidak bisa kami sentuh. Kalau kami keluarkan anggaran untuk itu, berarti sudah salah. Apalagi ada SK-nya,” ujarnya.
Lebih lanjut Awal mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke Pemprov. Hanya saja, kata dia, tidak pernah dijadikan sebagai prioritas.
”Sudah dua tahun terakhir ini diusulkan teman-teman Bappeda melalui musrenbang tingkat provinsi, bersamaan dengan ruas jalan Pinrang-Rappang. Itu Maret atau April setiap tahun. Tetapi kan pemprov yang menentukan skala prioritas, yang mana didahulukan untuk di kerjakan,” lanjutnya.
Kemudian Awal juga mengatakan, jika melihat kondisi dan panjang jalannya, memang agak sulit untuk cepat diselesaikan. Sebab, poros Pinrang-Rappang saja yang tidak separah itu hanya mencover 3 km lebih dari anggaran Rp13 miliar.
”Panjangnya 40,20. Kalau anggaran jelas banyak, Pinrang-Rappang saja Rp13 miliar cuma dapat 3 km lebih. Pasti tidak bisa tuntas sekaligus. Kecuali Pemprov mau kucurkanRp30 sampai Rp40 miliar, ya mungkin bisa tertangani,” bebernya.
Selain itu, Awal juga mengaku tidak tahu secara pasti, apakah ada anggaran pemeliharaan ruas jalan tersebut atau tidak. ”Saya tidak tahu ada anggaran pemeliharaannya atau tidak. Cuma kalau pemeliharaan biasanya gelondongan,” jelasnya
Untuk tahun 2022 ini Pinrang memiliki status desa berkembang 23, desa maju 29, desa mandiri 5, desa tertinggal 7, dan status desa sangat tertinggal 4. (wid/*)
