MAMUJU, FAJAR – Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik memulai konsolidasi lintas sektor. Meneruskan instruksi presiden, membenahi kepemimpinan dan pemerintahan yang bebas korupsi.
Akmal menyatakan bahwa dirinya ke Sulbar membawa visi-misi Presiden Joko Widodo. Mulai dari reformasi birokrasi, hingga pembangunan infrastruktur. “Termasuk menjalankan pemerintahan bebas korupsi,” ujarnya.
Selain itu, Akmal juga menerangkan bahwa Sulbar merupakan daerah penyangga IKN. Oleh karena itu, dirinya akan memberi atensi khusus untuk mempersiapkan hal tersebut. Salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. “Ada tiga titik potensi dalam posisi IKN diantaranya Sulteng, Sulbar, dan Sulsel,” kata Akmal.
Dirjen OTDA Kemendagri ini sejatinya telah bertemu dengan Gubernur Sulsel sebelum tiba di Sulbar. Selanjutnya, ia akan mengandalkan pertemuan dengan Gubernur Sulteng.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim menyambut baik kehadiran Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulbar. Menurutnya, ini awal yang baik membangun sinergitas untuk mengatasi seluruh masalah di Sulbar.
Politikus PDIP ini menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus mampu bersinergi dengan Pj Gubernur. Agar program bisa terlaksana dengan baik, tepat sasaran. “Akselerasi pembangunan di daerah terkadang terhambat. Makanya kita harap Akmal bisa diatasi itu, apalagi dia punya jaringan di pusat,” bebernya.
Sejumlah pejabat menghadiri acara pisah sambut mantan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar dan Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik. Di antaranya, Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Wakil Bupati Polman, Muhammad Natsir, Wakil Bupati Mateng, Amin Jasa, sampai Rektor UNM, Prof Husain Syam.
