MAMUJU, FAJAR – Mendagri Tito Karnavian melantik Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulbar. Rekam jejak di birokrasi dan pemerintahan diharapkan mampu membenahi Sulbar yang terseok-seok akibat pandemi dan bencana gempa.
Sebelum dilantik Akmal merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Akmal Malik lahir di Pulau Punjung, Sumatera Barat, 16 Maret 1970 silam. Ia adalah alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan kedua.
Berdasarkan data elhkpn.kpk.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Akmal tercatat memiliki harta kekayaan Rp 4.117.840.926 atau Rp 4,1 miliar. Angka tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 22 Maret 2021 atau laporan periodik 2020.
Adapun rinciannya, antara lain, Akmal memilih beberapa lahan dan bangunan dengan nilai Rp5.058.735.500 yang terletak di Kota Bogor, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Ia juga tercatat memiliki tiga kendaraan berupa, satu mobil dan dua sepeda motor dengan harga Rp 163.851.700.
Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp73.000.000. Untuk kas tahun 2024, Akmal mengantongi sebesar Rp 822.253.726. Di luar itu, Akmal tercatat memiliki hutang senilai Rp 2.000.000.000. Sehingga diakumualsi, total kekayaannya menjadi Rp4.117.840.926.
Tokoh pejuang Sulbar, yang kini duduk di DPRD Sulbar, Muhammad Syahrir Ramdhani menyatakan, sebagai Alumni IPDN, maka sisi keilmuan tentang tata kelola pemerintahan tak perlu diragukan. Akmal, kata Syahrir, meniti karier dari bawah, mulai dari staf biasa, sekretaris lurah, lurah, sekcam, sekda, hingga menjabat dirjen.
