MAKASSAR–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menindak lanjuti aspirasi ribuan masyarakat dan mahasiswa, yang melakukan unjukrasa pada 11 April 2022 lalu.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif dan Muzayyin Arif bersama lima perwakilan fraksi, Imam Fauzan (PPP), Andi Irwandi Natsir (PAN), H. Irwan, Saharuddin, Muchtar Mappatoba, serta Dan Pongtasik (FPDIP) mengantar langsung aspirasi tersebut ke DPR RI.
Mereka diterima Wakil Ketua DPR RI DR H Rachmat Gobel di ruangannya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Syahar menyampaikan banyak aspirasi yang disampaikan antara lain terkait penghapusan kebijakan BBM bersubsidi, Undang-undang Omnibus Law telah dinyatakan Inkonstitusional oleh putusan Mahkamah konstitusi hingga kebijakan pembatasan pelarangan truk Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Juga soal HET minyak goreng yang dicabut, maupun pemberantasan mafia tanah dan Penerobosan Lahan Warga (termasuk kasus PTPN yang terjadi di Kabupaten Enrekang),” kata Syahar, siang tadi. Paling utama adalah perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, serta adanya tuntutan untuk mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
“Tentang pelaksanaan lanjutan syarat BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi syarat untuk pengurusan administrasi pemerintahan di pelayanan publik serta Kelangkaan Minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM),” ucapnya. Terkait persoalan PTPN XIV di Sulsel yang menggusur lahan petani di wilayah Enrekang, ia harap bisa segera di selesaikan agar masyarakat bisa kembali mencari nafkah dengan bertani.
