Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Jamal Achmad mengatakan, sejauh ini belum ada perda yang mengatur tentang perparkiran. Pihaknya masih leluasa mendulang pendapatan dari jalan umum.
”Kalau parkir kami masih pakai retribusi tepi jalan namanya. Jadi jalan umum itu memang disiapkan space untuk lahan parkir,” ujarnya.
Lebih lanjut Jamal mengatakan, ke depannya akan ada penerapan pajak. Tetapi, sampai saat ini masih menunggu proses pengesahan perda yang bergulir di DPRD.
”Karena perdanya masih digodok, masih bergulir di DPRD. Nanti kalau perdanya sudah jadi, kami akan mendorong juga penerapan pajak parkir,” lanjutnya. (wid/*)
