FAJAR, MAKASSAR— Komisi V DPR RI geram atas pembebasan lahan tol Makassar New Port (MNP). Pasalnya, hal itu dinilai sangat lamban karena progres masih mencapai 72 persen. Totalnya masih ada 142 bidang yang belum dapat hak ganti. Totalnya ada 2,74 hektare.
Hal itu terungkap saat kunjungan spesifik Komisi V DPR ke Makassar New Port, Kamis, 31 Maret 2022. Tim dipimpin langsung Andi Iwan Darmawan Aras. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, salah satu kendala pembebasan lahan biasanya karena tidak terjalinnya komunikasi langsung dengan pemilik lahan.”Biasanya yang dihubungi itu pihak lain,” katanya.
Fauzi berharap, proyek MNP ini tidak tertunda lama. Seperti halnya kereta api Makassar-Parepare hanya karena persoalan lahan.Selain lahan, Anggota DPR RI Dapil Sulsel III ini juga meminta tenaga kerja dan bahan baku lokal diprioritaskan. Sehingga memiliki dampak ekonomi ke masyarakat.
“Kalau pun ada tenaga kerja di luar Sulsel, sistemnya harus transfer knowledge kepada tenaga kerja lokal. Agar semakin banyak memberdayakan pekerja kita dan juga meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal,” kata Presidium Kahmi Sulsel ini.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Triono Juno Asmono mengakui adanya keterlambatan proyek karena pembebasan lahan.”Semula Desember 2021 ditarget tuntas menjadi Februari 2022. Sekarang mulur lagi jadi April 2022. Mudah mudahan bisa selesai pada Maret 2022 untuk lahan dan pengerjaan selesai Juni 2023″ katanya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengosongkan lahan meskipun telah menerima biaya ganti untung. Meski demikian, pengerjaan proyek tersebut akan dimulai meski pembebasan lahan belum rampung sepenuhnya.”Jadi kita kerjakan yang sudah selesai tanpa menunggu pembebasan lahan 100 persen. Sehingga bisa menghemat waktu dan sesuai target,” jelasnya.
