Oleh : Syahrul Gunawan
Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak telah terlaksana di Kabupaten Sinjai, 54 desa telah berhasil menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa ini.
Tak jauh beda dengan pemilu, pilkades juga mengandung banyak ragam yang di dalamnya parah pihak berkepentingan menyasar pilkades sebagai konstestasi politik yang harus direbut sebagai bentuk pembuktian kekuatan strategi politik yang dimainkan.
Pelaku politik yang melibatkan diri pada pilkades tentunya tidak hanya dari masyarakat desa setempat saja, melainkan terdapat aktor luar yang membawa berbagai macam kepentingan yang (bisa jadi) memiliki kaitan dengan persiapan pilkada 2024.
Analisisnya sederhana, jika calon kepala desa terpilih, tentunya memiliki loyalitas dan kekuatan massa untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon pada pilkada.
Namun, ini merupakan metode politik yang memberikan gambaran bahwa sistem politik demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Jelas ini sedikit bertentangan dengan budaya politik yang di kenal masyarakat desa.
Karena konsep Pilkades yang di pahami masyarakat desa merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam konsolidasi demokrasi. Karena masyarakat mempunyai peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah. “Pilkades merupakan bentuk kedaulatan rakyat di desa dalam menentukan pemimpinnya.
Tapi, ini bisa saja menjadi pembelajaran kepada masyarakat desa untuk lebih menjaga solidaritas kemasyarakatan desanya agar tidak mudah di hegemony dengan doktrin money politik.
