Pun kalau ditegakkan, itu berarti tidak boleh ada pengurus partai yang masuk sebagai ketua RT/RW.
“Kan, saya tidak kontrol dua tahun, ramai-ramai melanggar semua. Ini semua yang mau diperbaiki, kita akan susun baik-baik,” ucapnya.
Tudingan politis pun dibendungnya. Danny beralasan, dirinya sudah tidak memiliki ambisi lagi. Periode ini merupakan jabatan terakhirnya sebagai wali kota.
“Jadi tidak usah dicurigai saya mau maju lagi, ka tidak mungkin tiga periode,” lanjutnya.
Ia hanya menekankan, ingin meletakkan demokrasi sesungguhnya. Ditambah lagi, gagasan pemilu raya merupakan idenya pada periode awal.
“Saya yang bikin pemilu raya itu, justru orang yang dulu tolak pemilu raya sekarang menuntut. Tidak mungkin saya khianati itu,” tekannya.
Bahas Aturan
Tokoh Masyarakat Nipa-nipa, Husni Mubarak, mengatakan penunjukan pj tidak ada dalam Permendagri tentang tata cara pemilihan RT/RW. Ia menduga jabatan itu penuh dengan nuansa politis.
Ditanya kedua belah pihak memiliki unsur politik, ia membantahnya. Ia menuding apa yang dilakukan wali kota sebagai “janji politis” kepada tim suksesnya.
Hal itu didasarkan pada sosok pj yang dinilainya tidak memiliki kapasitas memimpin.
“Di kampung saya, Nipa-nipa hampir 50 persen Pj tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Cara berbicaranya, perilakunya di tengah-tengah masyarakat tidak mencerminkan sosok yang dipimpin,” ucapnya.
“Jadi asal tunjuk. Makanya ini sarat dengan nuansa politik. Kalau memang orangnya pak wali bisa bersaing, maka coba-mi diadakan pemilihan,” ujarnya, menantang.
