Seharusnya, pj ketua RT/RW saat ini juga diberlakukan syarat sama. Yakni, bukan dari parpol. “Pj RT/RW itu, kan, banyak dari parpol,” ujarnya, membalas.
Masih Membahas
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku pihaknya masih membahas perwali perihal teknis pemilihan. Juga mempertimbangkan ketua RT/RW bukan dijabat para pengurus partai.
Pun mempertimbangkan boleh dijabat pengurus partai. Pemkot belum memutuskan. Aturan itu selanjutnya bakal terbit pada perwali pemilu raya yang diklaim tengah digodok.
Hal ini juga sebagai tanggapan Danny –sapaan akrab Ramdhan Pomanto- atas tudingan peserta aksi bahwa dirinya menunjuk pj ketua RT/RW sarat kepentingan politis.
Danny meminta kesabaran masyarakat untuk pemilu raya. Polemik ini tidak perlu diperpanjang karena dana pemilu raya dan perwalinya sementara disusun.
Pasal Krusial
Apalagi, ia menilai ada satu pasal yang tidak update dan krusial pada perwali lama, yakni pasal mengenai RT/RW tidak boleh pengurus partai.
“Itu, kan, perwali lama. Nyatanya sekarang banyak RT/RW jadi pengurus partai. Artinya, kalau mau pemilu raya, menyusun perwali pun tidak gampang karena ada perdebatan yang mesti diuji,” kata Danny, ditemui di kantornya, kemarin.
“Itu-mi saya maksud. Karena dalam perwali lama, RT/RW tidak boleh pengurus partai. Baru kita mau susun perwali saja ini, sudah ada perdebatan karena di perwali lama menyatakan RT/RW bukan pengurus partai. Dan saat ini yang protes itu melanggar, banyak pengurus partai,” sambungnya, lagi.
Terkait Pj ada yang pengurus partai, dia menuturkan karena sudah banyak yang melanggar. Makanya muncul opsi, melegalkan pelanggaran atau menegakkan perwali lama masuk ke perwali baru. Masih dibahas.
