WATAMPONE, FAJAR — Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Bone, Muh Akbar Pamonroi, geram dengan sikap pokja ULP (unit layanan pengadaan) Bone yang terkesan mengorbankan perusahaan lain demi menguntung perusahaan tertentu.
“Saya minta APH (Aparat Penegak Hukum) turun tangan mengusut dugaan kecurangan ini. Ini jelas-jelas cacat administrasi,” sesal Akbar di kantornya kemarin.
Muh Akbar pun mendesak, agar Bupati Bone (Andi Fahsar M Padjalangi) turun tangan mengevaluasi kinerja ULP. Apalagi kalau memang betul ada yang bermain. “Bupati harus tegas,” jelasnya.
Kekesalan Muh Akbar ditengarai adanya indikasi kecurangan pada lelang proyek Cenrana – Labotto. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bone dituding terkesan ingin memenangkan perusahaan tertentu.
Pasalnya, UKPBJ Kabupaten Bone sepihak melakukan pembatalan lelang. Kemudian menayangkan tender ulang paket yang sama.
Padahal sebetulnya ada perusahaan yang memenuhi syarat atau lolos administrasi. Khususnya terkait syarat memasukkan jaminan penawaran sesuai dengan perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 31 mengenai jaminan penawaran.
Bahwa pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp10 miliar wajib menyertakan jaminan penawaran dengan besaran antara 1 persen hingga 3 persen dari nilai total HPS.
Direktur Utama PT Mulia Aksum Pamonroi menjelaskan, seharusnya penjelasan dalam dokumen lelang tersebut bisa menjadi acuan pokja dalam melanjutkan proses tender yang sementara berjalan.
